AS Dakwa 13 Warga Rusia atas Intervensi Pilpres 2016

Willy Haryono    •    Sabtu, 17 Feb 2018 10:50 WIB
pemilu asdonald trumppemerintahan as
AS Dakwa 13 Warga Rusia atas Intervensi Pilpres 2016
Wakil jaksa Agung AS Rod Rosenstein di Kementerian Hukum, Washington, 16 Februari 2018, membacakan dakwaan terhadap 13 warga Rusia terkait dugaan intervensi pemilu 2016. (Foto: AFP/Getty/WIN MCNAMEE)

Washington: Jaksa khusus Amerika Serikat (AS) yang menyelidiki dugaan keterlibatan Moskow dalam pemilihan umum presiden 2016, Jumat 16 Februari 2018, mendakwa 13 warga Rusia atas tuduhan menjalankan operasi rahasia untuk memengaruhi hasil pilpres. 

Dakwaan itu -- yang meliputi sejumlah tuntutan awal dari jaksa khusus Robert Mueller terkait intervensi pilpres -- menggambarkan secara detail operasi sejumlah warga Rusia pada 2014. 

Dalam dakwaan disebutkan sejumlah warga Rusia menjalankan operasi rahasia untuk memicu perpecahan di AS dan memengaruhi dunia perpolitikan Negeri Paman Sam. 

Mueller menyebut bahwa pada pertengahan 2016, operasi tersebut -- di bawah arahan Yevgeny Prigozhin yang merupakan teman dekat Presiden Rusia Vladimir Putin -- difokuskan pada dukungan terhadap Trump dan menjatuhkan rival-rivalnya, termasuk Hillary Clinton. 

Seperti dilansir AFP, dakwaan menyebut adanya "ratusan" orang yang bekerja dalam operasi ini dengan anggaran jutaan dolar AS. Tiga perusahaan juga termasuk dalam dakwaan ini. 

Moskow menyebut semua tuduhan ini sebagai sesuatu yang "absurd."

Baca: Lavrov Sebut AS Tidak Punya Bukti Intervensi Rusia dalam Pemilu 2016

Menurut dakwaan itu, sejumlah warga Rusia dalam operasi ini menyamar sebagai masyarakat AS di Facebook, Twitter, YouTube dan Instagram. Mereka kemudian mengunggah banyak konten yang memengaruhi "warga AS dalam jumlah signifikan."

Konten dari operasi rahasia ini pernah di-retweet di Twitter oleh dua anak Trump, Don Jr dan Eric, dan juga beberapa petinggi tim kampanye pilpres. 

"Tidak ada tuduhan dalam dakwaan ini yang menyebutkan adanya warga AS yang mengetahui aktivitas ilegal ini," sebut Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein.

Dia menambahkan juga tidak adanya putusan yang menyebutkan apakah operasi rahasia ini telah "mengubah hasil" pilpres.




(WIL)