PBB: Suu Kyi Miliki Kesempatan Terakhir untuk Akhiri Krisis Rohingya

Willy Haryono    •    Minggu, 17 Sep 2017 12:20 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
PBB: Suu Kyi Miliki Kesempatan Terakhir untuk Akhiri Krisis Rohingya
Sekjen PBB Antonio Guterres. (Foto: AFP)

Metrotvnews.com, New York: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi memiliki "kesempatan terakhir" untuk menghentikan operasi militer yang memaksa ratusan ribu warga Rakhine -- sebagian besar etnis Rohingya -- melarikan diri ke negara lain. 

Guterres mengatakan kepada BBC bahwa jika Suu Kyi tidak bertindak sekarang, maka "tragedi saat ini bisa berujung sangat buruk."

Sebelumnya, PBB telah mengingatkan bahwa operasi militer Myanmar di Rakhine dapat dikategorikan sebagai pembersihan etnis. 

Myanmar menegaskan apa yang dilakukannya di Rakhine hanya untuk merespons serangan militan Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA. Konflik terbaru di Rakhine dipicu penyerangan ARSA ke sejumlah pos polisi di perbatasan Myanmar pada 25 Agustus. 

Dalam wawancara dengan BBC, Sabtu 16 September 2017, Guterres mengatakan Suu Kyi memiliki kesempatan mengakhiri krisis ini dalam pidato nasionalnya pada Selasa. 

"Jika dia tidak membalikkan situasi saat ini, maka saya pikir tragedinya akan berlangsung sangat buruk. Jika itu terjadi, saya tidak yakin situasinya bisa dibalikkan di masa mendatang," ungkap Guterres. 

Ia menekankan bahwa Rohingya yang melarikan diri ke luar negeri, terutama ke Bangladesh, harus diizinkan pulang ke Rakhine. 


Aung San Suu Kyi. (Foto: AFP)

Berita Bohong

Suu Kyi -- peraih Nobel Perdamaian yang menjalani tahanan rumah selama masa pemerintahan junta militer Myanmar -- menghadapi gelombang kritik atas krisis Rohingya.

Dia tidak akan datang ke Majelis Umum PBB di New York, dan mengklaim krisis saat ini terganggu oleh "segunung kesalahan informasi." Suu Kyi mengatakan ketegangan di Rakhine diperburuk banyaknya berita bohong yang menguntungkan teroris. 

Peringatan Guterres disampaikan setelah Bangladesh membatasi gerakan para pengungsi dari Rakhine, yang jumlahnya sudah melebihi 400 ribu. 

Bangladesh berencana membangun 14 ribu tenda darurat untuk para pengungsi di sebuah kamp baru seluas 800 hektare.

 


(WIL)