AS Buka Kemungkinan Lancarkan Serangan Susulan ke Suriah

Willy Haryono    •    Minggu, 15 Apr 2018 10:01 WIB
krisis suriahsuriah membarakonflik suriah
AS Buka Kemungkinan Lancarkan Serangan Susulan ke Suriah
Presiden AS Donald Trump membicarakan situasi Suriah di Gedung Putih, Washington, 13 April 2018 . (Foto: AFP/MANDEL NGAN)

Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump beserta Inggris dan Prancis menyambut baik keberhasilan serangan gabungan mereka ke arah Damaskus dan sekitarnya, Sabtu 14 April 2018. Serangan dilancarkan atas dugaan penggunaan senjata kimia oleh Suriah di Douma pekan lalu.

AS mengingatkan Damaskus bahwa serangan semacam itu dapat dilakukan lagi. 

Beberapa jam usai serangan, koalisi Barat mengisyaratkan langkah kembali menuju diplomasi, dengan menyebarkan kerangka resolusi untuk menyelidiki kasus senjata kimia Douma. 

Menurut sebuah teks yang didapatkan AFP, kerangka resolusi terbaru juga berisi seruan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan, menerapkan gencatan senjata, dan mendorong Suriah terlibat dalam dialog damai yang dimediasi PBB. 

Kerangka resolusi sebelumnya telah dihalangi Rusia yang menggunakan hak veto. Kerangka resolusi berikutnya yang diajukan Rusia juga gagal diadopsi karena kurang mendapatkan dukungan suara. 

Perdana Menteri Inggris menyebut serangan yang dilancarkannya ke Suriah bersama AS dan Prancis dilakukan karena saluran diplomasi di PBB sudah dihalangi Rusia. 

Baca: PM Inggris: Serangan ke Suriah untuk Hancurkan Senjata Kimia

Washington meyakini gas sarin dan klorin digunakan di Douma pada 7 April. Suriah dan Rusia sama-sama membantah tuduhan tersebut. Moskow menuduh koalisi Barat telah melakukan "aksi agresif."

Duta Besar AS untuk PBB mengingatkan Dubes Rusia bahwa meskipun serangan koalisi Barat ke Damaskus hanya satu kali, namun tidak menutup aksi lanjutan terhadap Presiden Bashar al-Assad.

"Saya berbicara dengan presiden pagi ini dan dia berkata: 'Jika rezim Suriah menggunakan gas beracun lagi, Amerika Serikat siap menyerang,'" tegas Haley dalam sebuah sesi di DK PBB.

"Saat presiden kami menetapkan garis batas, presiden kami juga bisa menerapkan konsekuensinya," lanjut dia.

 


(WIL)