AS Jatuhkan Sanksi atas 13 Organisasi Tiongkok dan Korut

Arpan Rahman    •    Rabu, 22 Nov 2017 20:01 WIB
korea utarationgkokpemerintahan as
AS Jatuhkan Sanksi atas 13 Organisasi Tiongkok dan Korut
Perusahaan tekait Pemerintah Korea Utara diberikan sanksi oleh Amerika Serikat (Foto: AFP).

Washington: Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi terhadap 13 organisasi Tiongkok dan Korea Utara (Korut), pada Selasa 21 November. Ketigabelas lembaga dituduh membantu mencegah pembatasan nuklir terhadap Pyongyang dan mendukung negara tersebut melalui perdagangan.

Tindakan itu muncul sehari menyusul Presiden Donald Trump menempatkan Korut kembali ke dalam daftar negara sponsor terorisme, yang diumumkan Kementerian Keuangan AS dalam sebuah pernyataan di situsnya.

Sanksi baru tersebut menunjukkan fokus pemerintahan Trump menghantam perdagangan antara Tiongkok dan Korut. Menurut Pemerintah AS, sektor niaga merupakan kunci menekan Pyongyang agar mundur dari ambisinya untuk mengembangkan rudal berhulu nuklir yang mampu memukul Amerika.

"Penunjukan ini akan menjatuhkan sanksi dan hukuman lebih lanjut kepada Korut dan orang-orang terkait. Serta mendukung kampanye tekanan maksimum kami guna mengisolasi rezim yang kejam itu," kata Menteri Keuangan AS Steven T. Mnuchin, seperti disitir Eyewitness News, Rabu 22 November 2017.

Sanksi meliputi daftar hitam dari tiga perusahaan Tiongkok, Dandong Kehua Economy & Trade Co, Dandong Xianghe Trading Co, dan Dandong Hongda Trade Co, yang dikatakan oleh Kemendag AS telah melakukan lebih dari USD750 juta dalam perdagangan gabungan dengan Korut.

Juga memasukkan daftar hitam Sun Sidong dan perusahaannya Dandong Dongyuan Industrial Co. Dalam sebuah laporan bulan Juni, lembaga riset Washington C4ADS mengatakan bahwa perusahaan Sun Sidong menjadi bagian dari jejaring perusahaan Tiongkok yang saling terkait, sebagian besar melakukan perdagangan dengan Korut.

Otoritas AS sudah berulang kali menargetkan perusahaan dan individu dari kota Dandong di Tiongkok, yang berbatasan dengan Korut. Lantaran diduga memiliki hubungan bisnis dengan Korut.

Anthony Ruggiero, pakar Korea Utara di Foundation for Defense of Democracies, menjabarkan bahwa Tiongkok tidak secara ketat menerapkan peraturan keuangan di wilayah Dandong. Akibatnya, Dandong mengundang sejumlah perusahaan yang tertarik menghasilkan keuntungan dengan berjualan ke Korut, katanya.

Sanksi baru pula menimpa beberapa perusahaan Korut yang mengirim para pekerjanya ke negara-negara seperti Rusia, Polandia, Kamboja, dan Tiongkok. Otoritas AS mengatakan bahwa mereka berupaya memotong pendapatan Korut dari ekspor tenaga kerja.

Seiring dengan penargetan sumber teknologi senjata, sanksi baru tersebut menandai pertama kalinya AS berusaha secara langsung menyerang perdagangan konsumen Korut sehari-hari, kata Peter Harrell, ahli tentang sanksi di Center for New American Security.

"Apa yang Anda lihat di sini adalah kita memberi sanksi kepada perusahaan yang terlibat dalam perdagangan biasa," kata Harrell. "Itulah langkah logis berikutnya dari kampanye tekanan," pungkasnya.


(FJR)